Proyek Jonggol: Jangan Terjadi Pemusatan Modal

Proyek Jonggol: Jangan Terjadi Pemusatan Modal

Rencana pembangunan proyek kota mandiri terpadu Bukit Jonggol Asri
seluas 30.000 hektare itu harus memperhatikan aspek re-evaluation
system development. Mengapa?
Inilah sebuah konsep kota mandiri yang benar-benar terpadu. Namanya,
Bukit Jonggol Asri, seluas 30.000 hektare, di kawasan Jonggol, Bogor,
Jawa Barat. Menurut rencana, penggunaan lahannya, antara lain, kawasan
lindung, sawah, pariwisata, hutan wisata, perkebunan, taman safari,
kawasan industri, dan permukiman. Dan pengembangan kawasan tersebut
akan berlangsung selama 25-30 tahun mendatang. Seorang konsultan
memperkirakan biaya yang dibutuhkan sangat besar, bisa mencapai Rpl00
triliun.
"Megaproyek itu kelak berupa kota mandiri, yang tidak seperti kota
baru lainnya yang sudah dibangun di Bogor, Tangerang, dan Bekasi -
yang seluruhnya masih tergantung pada kota induknya, Jakarta," ungkap
Bambang Trihatmodjo, sebelum jumpa pers akhir tahun kelompok usaha
Bimantara, di Jakarta, Jumat (20 Desember) lalu. Boleh dibilang,
megaproyek kota mandiri Bukit Jonggol Asri ini merupakan pembangunan
kota mandiri yang terbesar di dunia. Dikatakan demikian, karena kota
mandiri North Carolina, AS, yang sekarang dikembangkan sebagai global
trans-park saja cuma seluas ribuan hektare, yang lebih menekankan pada
pembangunan kawasan industrinya ketimbang permukiman.
Ucapan Bambang Tri (sapaan akrab Bambang Trihatmodjo) itu bisa jadi
benar, mengingat belum ada satu pun pengembang yang mempunyai konsep
selengkap itu. Sebut saja, kota mandiri Bumi Serpong Damai milik
Ciputra, seluas 6.000 hektare, di Tangerang. Begitu juga Kota Legenda,
kota mandiri milik Mohamad S. Hidayat, seluas 2.000 hektare, di
Bekasi. Apalagi kualifikasi kota mandiri hingga kini masih belum
jelas. Kriterianya hanya berdasarkan luas lahan yang tersedia berikut
fasilitas penunjangnya.
Oleh karena itu, wajar saja bila Bambang Tri merasa risau terhadap
status megaproyek pembangunan kota mandiri Bukit Jonggol Asri. "Kami
memerlukan izin berupa Keputusan Presiden (Keppres), agar proyek
tersebut mempunyai kepastian hukum," ungkapnya. Bila tidak, dia
mengkhawatirkan kebijakan terhadap proyek itu akan berganti pula
seiring pergantian gubernurnya (Gubernur Jawa Barat, Red.). Dan
Bambang mengharapkan konsep kota mandiri Bukit Jonggol Asri ini bakal
menjadi model pembangunan kota mandiri di provinsi lainnya.

Sumber : Warta Ekonomi, Edisi 6 January, 1997, disadur dari sini

Posted in: Proyek BJA