JAKARTA (Bisnis): Presiden Soeharto menyetujui pembangunan kota mandiri
Bukit Jonggol Asri,
sementara pengembang proyek itu diimbau agar tidak menyengsarakan
penduduk setempat.
"Jangan sampai terjadi penggusuran terhadap masyarakat setempat.
Andaikata pun terjadi
pemindahan penduduk setempat, maka hal itu harus mengakibatkan
peningkatan kesejahteraan
mereka," ujar Presiden Soeharto.
Kepala Negara mengemukakan hal itu seusai mendengarkan pemaparan rencana
pembangunan
kota mandiri tersebut, yang disampaikan Gubernur Jabar, R. Nuriana
didampingi Menneg
PPN/Ketua Bappenas Ginandjar Kartasasmita di Bina Graha, Jakarta, kemarin.
Hadir dalam pemaparan tersebut sejumlah menteri antara lain, Mensesneg
Moerdiono, Menteri
Pekerjaan Umum Radinal Moochtar, Menhut Djamaluddin Soeryohadikoesoemo,
Menneg
Agraria/Kepala BPN Soni Harsono dan Menhankam Edi Sudradjat.
Sedangkan dari konsorsium pengembang proyek itu hadir Preskom PT Bukit
Jonggol Asri (BJA)
Arie Soedewo, Bambang Trihatmodjo [komisaris] dan Presdir PT BJA Haryadi
Kumala bersama
anggota direksi lainnya.
Berdasarkan pemelitian, kata Presiden, pada masa mendatang sekitar 50%
penduduk Indonesia
akan tinggal di daerah perkotaan.
"Kalau pada 2030 penduduk Indonesia mencapai 300 juta jiwa, maka 150
juta di antaranya hidup
di perkotaan," ujarnya.
Presiden menegaskan Jakarta memang telah memiliki beberapa kota satelit
seperti Bogor,
Tangerang, dan Bekasi (Botabek). Tapi, kata Kepala Negara, sekarang saja
kota satelit tersebut
terasa sudah tidak memadai, apalagi di masa mendatang.
Presiden mencontohkan banyaknya orang yang tinggal di daerah timur, tapi
bekerja di kawasan
barat. Karena mereka menggunakan kendaraan, maka lalulintasnya menjadi
semrawut.
"Proses pembangunan kota baru itu jangan sampai menimbulkan akibat yang
bertentangan
dengan cita-cita pembangunan," tegas Presiden.
Hindari penggusuran
Dalam pengarahan tanpa teks itu, Kepala Negara berulang kali menekankan
pentingnya upaya
menghindari penggusuran terhadap masyarakat setempat.
"Kita harus mempunyai terlebih dahulu blue print (rencana
dasar-Red.)-nya, sehingga
pembangunan di daerah tersebut tidak terjadi acak-acakan," tegas Presiden.
Kepada pengembang PT BJA, Presiden minta agar mereka bekerja secara
berhati-hati sehingga
tidak menimbulkan kesan bahwa pembangunan akan memelaratkan dan menimbulkan
kesengsaraan.
"Pembangunan kita tidak akan mengarah ke sana."
Gubernur Jabar R. Nuriana dalam pemaparannya mengungkapkan luas
keseluruhan Bukit Jonggol
Asri mencapai 30.000 ha yang terbagi atas kawasan perkotaan 15.000 ha.
Kawasan perkotaan meliputi antara lain kawasan industri, kantor
pemerintahan, pusat pendidikan,
gelanggang olahraga, stasiun kereta api dan tempat pemakaman umum.
Sedangkan kawasan non perkotaan yang disiapkan seluas 15.000 sisanya
akan dibangun a.l.
hutan lindung, persawahan dan taman safari. (Lihat tabel).
Lebih lanjut Presiden Soeharto mengemukakan bahwa karena di Bukit
Jonggol Asri akan
dibangun kawasan industri, Kepala Negara menekankan agar dilakukan
perencanaan yang
matang. "Perencanaan yang matang akan mempermudah investor, karena
mereka tidak akan
simpang siur sendirian mencari lahan bagi usahanya."
Sementara itu, beberapa pengurus DPP Realestat Indonesia (REI)
mempertanyakan rencana
pembangunan proyek kawasan Bukit Jonggol Asri.
Di antaranya adalah masalah perizinan, studi kelayakan yang begitu
cepat, tenaga ahli yang
mengerjakannya, dan pengalaman pengembang.
Mereka juga mempertanyakan mengapa studi kelayakan untuk kawasan seluas
30.000 ha itu,
dapat terlaksana begitu cepat. "Apakah proyek ini tidak terlalu besar.
Sejauh ini belum ada proyek
kota baru di dunia seluas itu."
Pengurus REI yang lain mencontohkan pendirian kota mandiri Bumi Serpong
Damai [6.000 ha]
saja-yang dikerjakan oleh konsorsium 10 perusahaan-masih berjalan lamban.
Selain itu, mereka mempertanyakan pengalaman pengembang yang akan
membangun Bukit
Jonggol Asri. "Apakah perusahaan itu pernah berhasil mengerjakan proyek
skala besar?"
Misi tertentu
Sementara itu pakar arsitektur perkotaan, M. Danisworo, mengatakan
sebagai kota baru, Jonggol
memang harus memiliki misi tertentu yang ingin dicapai. Misalnya melalui
industri.
"Kota baru harus memiliki paling tidak dua industri unggulan sehingga
kalau yang satu mati,
masih ada industri lain. Kalau hanya satu industri, maka begitu industri
itu mati kota itu pun mati,"
katanya.
Menurut Danisworo, PT BJA telah memiliki master plan-yang lebih
cenderung disebut structure
plan-dari proyek raksasa tersebut.
apa [nama]
perusahaannya," ujar Danisworo. (ea/san/im/ass)
Sumber : Bisnis Indonesia, Edisi 19 Desember 1996, disadur dari sini
0 komentar:
Posting Komentar