Mulai 10 Mei 2012 Blog Seputar-Jonggol dialihkan ke domain

www.seputar-jonggol.com

Read More

Minerva Perluas Pabrik Jonggol

Jakarta - Pasar motor Indonesia yang makin moncer membuat Minerva senang. Untuk itu, Minerva pun siap memperluas pabrik motor mereka yang berada di Jonggol, Jawa Barat.

Presiden Direktur PT Minerva Motor Indonesia (MMI) Kristianto Goenadi mengatakan bahwa saat ini mereka memiliki lahan seluas 4,65 hektar di Jonggol, Jawa Barat.

"Dari lahan seluas itu, pabrik kami baru menempati 1,2 hektar. Jadi kami berencana untuk membangun pabrik di sisa lahan yang kami punya," jelasnya di Segarra Cafe, Ancol, Jakarta (17/4/2012).

"Pabrik baru tersebut akan kami bangun bertahap, mulai tahun ini. Semoga tahun depan sudah bisa beroperasi," tambah Kristianto.

Dengan perluasan pabrik tersebut dipastikan kapasitas pabrik Minerva mendatang akan berada di atas 8.000 unit per hari.

"Ekspansi awalnya Rp 50 miliar, dan akan berkembang sesuai kebutuhan," tandasnya.

"Karyawan akan bertambah. Sekarang kita punya 380an karyawan di pabrik. Nanti tambah 200 lagi," katanya.

"Kandungan lokal juga akan kita tambah. Sekarang sekitar 20-25 persen, nanti akan lebih tinggi lagi," papar Kristianto.

Perluasan tersebut menurut Kristianto sejalan dengan rencana Minerva untuk perluasan jaringan dari sekitar 60 diler resmi dan 116 outlet penjualan di seluruh Indonesia menjadi 100 diler resmi dan 300 outlet penjualan di akhir tahun 2012 mendatang.

"Untuk membangun sebuah diler butuh dana sekitar Rp 350 juta di luar tanah dan bangunan. Kita subsidi Rp 250 juta," cetusnya.

Sumber : oto.detik.com

Read More

Cibuyutan Tertinggal hingga Buyut Piut

( Photo : Media Indonesia )

 "CAN pernah (belum pernah). Ma enya bupati arek leumpang ka dieu (Masa iya bupati mau jalan kaki ke sini)," tutur Enih, 40, polos. Ia sama sekali tak bermaksud menyindir pejabat kabupaten maupun DPRD yang melupakan daerah tertinggal seperti Kampung Cibuyutan, Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor.

Cibuyutan berada di antara lereng Gunung Sungging dan Gunung Langgar. Lokasinya paling ujung timur Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Cianjur. Ada 100 lebih keluarga atau sekitar 500 jiwa tinggal di kampung tersebut.

Warga tak mengenal program keluarga berencana. Setiap keluarga umumnya punya anak lebih dari tiga. Ada yang punya enam anak bahkan lebih. Umumnya anak-anak perempuan yang telah berusia 13 tahun atau selepas lulus SD akan dinikahkan.

Kampung Cibuyutan memang seperti terlupakan. Lokasinya terisolasi dan sama sekali tidak ada upaya membuat akses transportasi ke sana meski Kabupaten Bogor merupakan penerima APBD terbesar di Provinsi Jawa Barat.

Jalan menuju lokasi itu penuh dengan perusahaan besar dan pertambangan raksasa, baik dari arah Cibinong sebagai ibu kota kabupaten maupun dari ibu kota negara, Jakarta. Jarak dari Jakarta ke lokasi hanya sekitar 80 km.

Untuk mendatangi Kampung Cibuyutan, bukan saja menguras energi, harus pula siap jatuh, rela kotor, bahkan terluka. Terutama bagi yang nekat membawa kendaraan roda dua. Rasanya ingin menangis. Meski panjang jalan hanya sekitar 10 km dari Cibinong, treknya sangat sulit.

Jalan agak menanjak dan setapak, licin, kiri kanan sawah, semak belukar tebal, melewati tanaman nanas liar serta hutan pepohonan yang menjulang.

Pengendara sepeda motor harus ekstra hati-hati, terutama saat melintasi beberapa kayu dan bambu yang dihamparkan sebagai jembatan melintasi sungai dan kali-kali kecil Cisero. Jembatan itu umumnya sudah miring. Ular pun sering terlihat melintas.

Sejauh mata memandang, sejak keluar dari jalan desa dan masuk ke perkampungan, yang terlihat puluhan kandang kerbau. Setelah berjalan kurang lebih 2 km, baru ditemukan satu rumah. Bentuk dan kondisi rumah tak berbeda dengan kandang kerbau di sampingnya.

"Ini rumah Pak Engkus. Dia tinggal di sini bersama istrinya. Sekarang sedang pergi ke sawah," tutur seorang pemuda. Jarak antara rumah Engkus dan pusat kampung masih sekitar 3 km lagi. Hampir seluruh rumah berbentuk panggung, dengan bahan baku kayu dan bambu.

Ada yang memakai genting, tapi lebih dominan beratapkan anyaman daun kirai (enau) yang dalam bahasa Sunda disebut hateup.

Dari sekitar 80 bangunan rumah, hanya tiga menggunakan bahan semen atau ditembok. Itu pun bagian bawah saja dengan ketinggian kurang lebih 0,5-1 meter dari tanah.

Masyarakat setempat mengaku tidak mampu membangun dengan bahan modern seperti semen, besi, batu bata, pasir, serta batu kecil. Akses jalan untuk membawa benda itu pun tidak ada. Untuk membawa satu sak semen, ojek memasang tarif Rp13 ribu dengan lama perjalanan sekitar 2 jam.

Padahal, pendapatan warga rata-rata hanya Rp7.000 -Rp10 ribu per hari dengan membelah batu.

Gelap gulita

Sudah 66 tahun Indonesia merdeka dan jarak dari Bogor ke lokasi hanya belasan kilometer, namun sampai sekarang Kampung Cibuyutan masih gelap gulita pada malam hari. Tidak ada aliran listrik.

Sebagai penerangan, warga menggunakan lampu teplok. Biasanya setiap bangun pagi, lubang hidung penghuni berubah hitam oleh jelaga. Memang ada beberapa rumah--yang membuka warung kecil--punya genset berbahan bakar solar atau bensin.

Tapi genset tersebut hanya beroperasi pukul 19.00-23.00 WIB untuk mengirit bahan bakar. Di kampung tersebut harga bensin atau solar Rp7.000 per liter, sedangkan minyak tanah Rp12 ribu per liter.

"Di sini hanya lima orang kaya," tutur Yeti, ibu rumah tangga. Ukuran orang kaya ialah memiliki televisi walaupun modelnya masih yang lama dengan ukuran 14 inci.

Potret buram lainnya, sekolah hanya satu yakni Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahussolah, setingkat SD. Bangunan sekolah hasil swadaya masyarakat. Kondisinya sangat tidak layak. Bangunan menyerupai gubuk dari bilik bambu yang ditopang beberapa tiang kayu. Cahaya menerobos dari genting-genting lapuk yang sudah bergeser.

Di dalam ruangan berukuran 6 x 2,5 meter itu terdapat sembilan pasang meja/kursi belajar yang juga sudah usang dan rusak. Karena buatan warga, bentuk mebel tersebut berbeda dengan yang terdapat di sekolah umumnya. Akibat daun pintu terbuka terus, ternak seperti kambing, bebek, dan ayam biasa masuk ke kelas saat siswa belajar.

Menurut Mista, salah seorang pengajar, saat ini ada 72 siswa yang belajar di MI Miftahussolah. Tahun ini sekolah tidak menerima siswa baru. Dua tahun terakhir proses belajar-mengajar terus berlangsung.

Sebelumnya, sekolah sering ditutup. "Kadang satu tahun tutup, atau bertahun-tahun dihentikan," lanjutnya. Sekolah tutup karena tidak ada dana. Guru-guru pun tak betah mengingat akses menuju lokasi dari tempat lain sangat sulit dan gaji mereka juga tak jelas.

Keterbatasan guru membuat siswa belajar bergantian. Kelas 2 dan 3 belajar bersama di ruangan tanpa sekat pada pagi hari. Adapun kelas 4, 5, dan 6 mulai belajar pukul 10.00 WIB setelah kelas 2 dan 3 pulang.

Lulus MI Miftahussolah seolah-olah sudah sarjana. Mereka merasa pendidikan selesai karena sudah bisa baca tulis. Sikap demikian sudah turun-temurun karena beratnya kemiskinan.

Hanya satu dua orangtua yang terus mendorong anaknya supaya melanjutkan ke tingkat madrasah tsanawiyah (MTs/SMP). "Saya ingin Harun pintar dan maju. Makanya dengan susah payah saya biarkan anak saya itu melanjutkan ke MTs di desa lain," ujar Amin, salah satu orangtua, yang sangat berharap ada akses dan penerangan listrik ke kampungnya. (J-1)

Sumber : Media Indonesia 

Read More

Trantib Kewalahan Atasi Peternakan

	Senin, 16 April 2012 , 10:09:00 CARIU-Seksi Trantib Kecamatan Cariu kewalahan mengatasi peternakan sapi di Desa Karyamekar yang dikeluhkan sejumlah warga karena diduga tak mempunyai izin, dan berada di sekitar pemukiman warga. Kasi Trantib, Syarif Hidayat mengaku, sudah beberapa kali menerima keluhan tersebut dari warga. Menurut dia, pemilik belum mengajukan perizinan dari instansi terkait bahkan izin lingkungan pun baru diurus setelah adanya banyak keluhan. ”Peternakan kini menampung sekitar 20 ekor sapi,” ucapnya kepada Radar Bogor, kemarin. Lebih lanjut ia mengatakan, sudah berupaya melakukan langkah preventif. ”Sejak kita mendapatkan informasi kalau keberadaannya belum dilengkapi izin, kita sudah langsung mendatangi lokasi namun di lapangan tak pernah bertemu pemiliknya karena yang ada hanya pekerja,” keluhnya. Ia menegaskan, telah memanggil pemilik peternakan untuk mempertanyakan kelengkapan perizinan serta upaya perusahaan dalam meminimalisir keluhanwarga, namun pemilik tak pernah datang. ”Kita kewalahan dengan sikap pemilik peternakan karena ditemui tidak pernah ada, dipanggil juga tak datang,” jelasnya. Ia berjanji, akan mengambil tindakan tegas jika pemilik tetap tidak melengkapi perizinan usaha. ”Kita tunggu dulu perkembangannya, jika tetap tidak melengkapi, ada langkah yang kita tempuh sesuai dengan prosedur,” pungkasnya. (sdk) Sumber : Radar Bogor

Read More

Sanapi Pimpin Pemuda Pancasila

Bogor, Pelita

( Photo by: Jonggolonline.com )

Muscab Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Bogor yang berlangsung di Gedung Pemuda, Jumat (3/2), mengejutkan sejumlah pengurus anak cabang (PAC) PP.

Pasalnya, dalam rapat yang dihadiri seluruh PAC se-Kabupaten Bogor itu, Ketua MPC PP, Jhoni Tambunan secara resmi menyatakan mengundurkan diri.

Jhoni yang sudah menduduki kursi pimpinan MPC PP Kabupaten Bogor dua periode itu membacakan keputusannya itu di hadapan pengurus PP dan perwakilan MPW PP Jawa Barat, Yonathan Nugraha.

Selanjutnya, dalam rapat pleno itu juga mengukuhkan Sanapai sebagai Ketua MPC PP Kabupaten Bogor menggantikan Jhoni untuk periode 2012-2016. Di hadapan peserta rapat, Jhoni menyebutkan alasan pengunduran dirinya lantaran adanya pengkhianatan AD/ART organisasi di tingkat pusat. Kendati demikian, Jhoni legawa menyerahkan posisinya kepada Sanapi.

Sementara itu, Sanapi usai pengukuhan menyatakan siap menjalankan dan melanjutkan roda organisasi PP sesuai program kerja sebelumnya. Ia juga berharap, kejadian yang menimpa Jhoni tak terulang di Kabupaten Bogor untuk ke depannya.

“Ini harus yang terakhir dan tak ada lagi ketua MPC di Indonesia yang mengalami hal serupa seperti di Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Ia pun menegaskan, tidak ada masalah maupun perselisihan dengan Jhoni Tambunan yang dianggapnya sebagai senior di PP Kabupaten Bogor. “Saya dan Bang Jhoni tidak ada konflik. Dan hubungan kita tetap baik,” tegasnya.

Terkait tugas ke depan sebagai ketua MPC PP yang baru, anggota DPRD Kabupaten Bogor itu akan melakukan penyegaran di internal PP. Mengingat, sejumlah PAC-PAC yang hadir saat itu menginginkan adanya reshuffle kepengurusan di MPC PP.

“Tapi reshuffle ini bukan mengurangi pengurusan, melainkan menambah kepengurusan untuk menjadi wakil di tiap dapil,” ucapnya.

Selain itu, usai pelantikan nanti, ia akan melakukan konsolidasi ke PAC se Kabupaten Bogor. Sebab, sambung dia, maju mundurnya suatu organisasi bukan dari kinerja ketua MPC, melainkan dari seluruh pengurus dan kader.
“Karena yang namanya organisasi harus ada kebersamaan. Harus bersatu dan tidak ada pengotak-kotakan,” ujarnya. (ugi)


Sumber : Pelita Online

Read More

Penanganan Sampah Flyover Disorot

Cileungsi - Forum Lintas Ormas dan OKP se-Kecamatan Cileungsi terus menyoroti penanganan sampah di sekitar flyover Cileungsi yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan oleh pihak Yayasan Rawa Belut. Permasalahan tersebut merupakan salah satu permasalahan di Kecamatan Cileungsi yang menjadi agenda utama untuk diselesaikan. Pasalnya, keberadaan sampah yang menumpuk itu  menimbulkan bau dan berdampak pada kemacetan lalu lintas.
“Penanganan sampah di flyover merupakan salahsatu agenda Camat Cileungsi agar segera dituntaskan. Forum Lintas Ormas dan OKP juga memberikan sorotan terhadap masalah tersebut karena banyaknya keluhan dari masyarakat. Untuk itu kami meminta agar pihak Yayasan Rawa Belut dapat segera melakukan perbaikan dalam penanganan sampah pasar itu,” ungkap Ketua Forum Lintas Ormas dan OKP se Kecamatan Cileungsi, Junaedi Samsudin kepada wartawan, kemarin.
Menurutnya, Forum Lintas Ormas dan OKP tidak memiliki kepentingan terhadap penanganan sampah di sekitar flyover maupun menyangkut keberadaan pedagang di tempat penampungan sementara. Namun, karena hal tersebut menjadi salahsatu permasalahan di Kecamatan Cileungsi maka mau tidak mau Forum Lintas Ormas memberikan perhatian terhadap hal itu.
“Kami tidak ada kepentingan apa pun. Kami cuma mendesak agar penanganan sampah bisa lebih professional sehingga tidak ada sampah yang menumpuk dan mengganggu kebersihan dan ketertiban di sekitar flyover,” terangnya.
Terkait solusi dalam penanganan sampah yang berlarut-larut tersebut, Junaedi mengatakan, hal itu sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari Yayasan Rawa Belut. “Saya yakin pengurus Yayasan lebih mengetahui solusi yang paling tepat. Kami hanya mendesak agar pihak yayasan lebih komitmen dalam penanganan sampah karena hal itu berdampak pada kebersihan dan ketertiban di sekitar flyover Cileungsi,” pungkasnya.

Sumber : Jurnal Bogor

Read More

Warga Blokir Jalan Harvest City

Cileungsi - Puluhan warga Kampung Nyangegeng RT 09/04 Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi berunjukrasa memblokir akses jalan Perumahan Harvest City dengan kayu dan ranting pohon, Kamis (12/4).
Pemblokiran tersebut merupakan upaya terakhir warga karena tidak adanya respon dari Harvest City terkait tuntutan warga agar pengembang membangun jalan penghubung antara pemukiman warga dan perumahan.
“Aksi ini sudah berulang kali dilakukan setelah pertemuan dan mengirim surat dari Desa Cipenjo kepada manajemen Harvest City tapi tidak ada tanggapan. Warga sudah merasa kesal karena pihak manajemen harvest hanya memberikan janji mengecor jalan,” kata salahsatu warga, Asda kepada wartawan, kemarin.
Tuntutan agar pengembang segera melakukan pengecoran jalan sepanjang 300 meter karena jalan tersebut berada di tengah-tengah lahan milik Harvest City.
“Jalan ini merupakan jalan penghubung dua desa yaitu Mekarsari dan Cipenjo. Namun jalan tersebut berada di tengah lahan milik Harvest. Warga hanya menginginkan agar jalan tersebut dibangun agar mudah dilintasi,” katanya menegaskan.
Sementara itu Kepala Desa Cipenjo, Juhanta mengatakan, permasalahan pembangunan jalan tersebut memang sudah lama bergulir dan belum ada penyelesaian di antara dua pihak. Awalnya, lanjut Juhanta, masalah muncul karena tidak tuntasnya proyek pembangunan ruas Jalan Cipenjo-Mekarsari yang dikerjakan oleh UPT Bina Marga Cileungsi pada 2010 lalu. Sehingga memunculkan polemik siapa pihak yang harus bertanggungjawab atas pembangunan jalan tersebut.
“Warga hanya ingin jalan itu dibangun karena dekat dengan Harvest City maka warga mendesak pihak Harvest untuk membangun jalan meskipun itu jalan kabupaten,” terangnya.
Menanggapi tuntutan warga tersebut, perwakilan Harvest City, Anton menjelaskan, pihaknya akan menyampaikan aspirasi tersebut ke pihak manajemen. “Dari kesepakatan dengan pihak desa dan warga, kami siap membangun jalan tersebut minggu depan,” tandasnya.

Sumber : Jurnal Bogor

Read More

Musrenbang Prioritaskan Pembangunan Non Fisik

Jonggol - Masih dominannya usulan program pembangunan infrastruktur fisik dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa harus bersinergi dengan usulan program di bidang non infrastruktur fisik. Hal itu diungkapkan politikus Partai Demokrat Dapil 2, Junedi Sirait kepada Jurnal Bogor, Rabu (1/2).
“Pembangunan itu tak hanya fisik, tapi juga ada persoalan lain yang perlu diperhatikan. Seperti masalah pelayanan kesehatan dan pendidikan yang harus merata di seluruh lapisan masyarakat dan juga persoalan kemiskinan,” katanya.
Junedi menjelaskan, selama ini musrenbang selalu saja memrioritaskan pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan desa. Pemkab Bogor saat ini masih terfokus pada pembangunan jalan kabupaten yang banyak mengalami kerusakan. Sementara perbaikan atau pembangunan jalan desa dapat dilakukan secara imbal swadaya maupun melalui program PNPM.
Mahalnya biaya pendidikan, masih adanya jual beli buku atau LKS di sekolah, warga miskin yang belum mendapat Jamkesda, Jamkesmas dan Jampersal adalah program yang dinilai perlu dijadikan prioritas utama dalam musrenbang.
“Jika masyarakat dapat mengusulkan hal itu maka seluruh masyarakat yang akan menikmati hasilnya secara langsung karena kepentingan pembangunan langsung menyentuh setiap individu dalam sebuah keluarga,” jelasnya.
Sementara jika dibandingkan dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik, hanya segelintir orang yang menikmati hal itu. Junedi mengakui bahwa wacana itu kerap kali muncul dan diingatkan dalam setiap musrenbang, sayangnya prioritas pembangunan non fisik bukan menjadi wacana mainstream di masyarakat.
“Masyarakat masih terbatas dalam melihat persoalan yang terjadi di sekitarnya. Pada dasarnya musrenbang itu adalah usulan yang langsung berasal dari masyarakat paling bawah dengan melihat kondisi sosial ekonomi rakyat. Jadi jangan hanya prioritaskan infrastruktur fisik, tapi bangunlah jiwanya baru bangun badannya,” tegas Sekretaris Fraksi Demokrat itu.
Junedi menambahkan, usulan pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, irigasi sudah menjadi perhatian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Pemerintah desa dan kecamatan tinggal melengkapi saja dan justru mengusulkan program yang belum menjadi perhatian SKPD di Pemkab Bogor. “Kalau itu bisa berjalan, maka pembangunan di segala bidang di Kabupaten Bogor ini dapat berjalan sinergis dan berjalan signfikan,” tandasnya.

= Herry Setiawan

Sumber : Jurnal Bogor

Read More

Renovasi Kantor Desa Cibodas Rampung

Jonggol - Camat Jonggol Asep Aer Sukmaji meresmikan Kantor Desa Cibodas, kemarin. Kondisi kantor desa ini sebelumnya cukup parah. Bangunannya sudah tua dan lapuk, sehingga  mengundang kekhawatiran sewaktu-waktu roboh. Kantor desa ini direnovasi dengan mengandalkan dana bantuan Pemerintah Kabupaten Bogor dan swadaya masyarakat serta dana pribadi kepala desa setempat.

“Saya bersyukur kantor desa ini tuntas direnovasi. Ini semua terealisasi berkat adanya bantuan Pemerintah Kabupaten Bogor dan swadaya masyarakat serta dana pribadi saya sendiri,” kata Kepala Desa Cibodas, Handa Suhanda kepada wartawan kemarin.

Menurutnya, upaya melakukan renovasi total kantor desa itu tidak lepas dari kondisi kantor desa yang sangat memprihatinkan. “Sebelum saya terpilih sebagai kepala desa, kondisi kantor desa ini sudah cukup parah. Bangunannya reot dan kami khawatir sewaktu-waktu akan roboh,” jelasnya.

Kondisi itu menurutnya Handa menimbulkan kecemasan bagi seluruh perangkat desa. Termasuk warga yang sedang memiliki urusan ke kantor desa. Karenanya, Handa menyatakan pihaknya berinisiatif untuk melakukan renovasi secara besar-besaran. Tujuannya, selain agar bangunan lebih memadai, juga agar kenyamanan lebih terjaga, sehingga pelayanan kepada masyarakat juga meningkat.

Langkah merenovasi kantor desa itu sendiri tidak semudah membalikkan telapak tangan. Keterbatasan dana merupakan salah satu hambatan. Namun berkat kegigihan Handa bersama warga desa, serta didukung bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor, dana yang dibutuhkan untuk kepentingan renovasi berhasil digalang. Sehingga renovasi pun bisa tuntas dilakukan. “Keberhasilan ini tentunya berdasarkan kerjasama seluruh komponen, sehingga renovasi ini dapat selesai seperti yang diharapkan,” tukasnya.

Sementara itu Camat Jonggol, Asep Aer Sukmaji menyatakan kebanggaannya terhadap kepada kepala yang telah menunjukkan dedikasi kepada warga. Mudah-mudahan warga terus mendukung program-program desa untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Asep berharap berharap, keberadaan kantor desa yang saat ini sudah cukup memadai, bisa meningkatkan kinerja perangkat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Bangunan yang bagus harus diimbangin juga dengan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat,” imbuhnya.

= Taofik Hidayat

Sumber : Jurnal Bogor

Read More

Pasar Cariu Dipastikan Direlokasi 2011

BOGOR-KITA.com - Direktur Utama PD Pasar Tohaga Cahya Vidiadi menjanjikan akan merelokasi Pasar Cariu. "Tahun depan, pokoknya Pasar Cariu harus di relokasi," kata Cahya saat berdiaolog dengan warga di Desa Sukajadi, Kecamatan Cariu, Senin (29/11/2010).

Pernyataan Cahya tersebut sekaligus memupus keraguan warga dan pedagang lainya.

Tidak kurang Kepala Desa Cariu Achmad Suryadi menyatakan lega dengan pernyataan kepastian relokasi Pasar Cariu. Warga setempat juga menurutnya, menyambut positif langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor yang memprioritaskan pembangunan Pasar Cariu. Betapa tidak, setelah beberapa lama menanti-nanti, relokasi itu bakal terlaksana dalam waktu dekat.

Bakri Hasan, Kepala Seksi Pembangunan Kantor Kecamatan Cariu menyatakan, dengan relokasi, maka permasalahan yang selama ini membelit Pasar Cariu akan segera teratasi. Pasar Cariu dinilai sudah tidak memadai lagi karena lahannya yang terbatas dan sering menimbulkan kesemrawutan lalu lintas.

"Karena kondisi pasar yang sudah tidak memadai itulah sebenarnya semua pihak menilai Pasar Cariu perlu direlokasi," imbuhnya.

Bakri Hasan tidak menampik pelaksanaan relokasi terkesan lama dan sebelumnya tidak memiliki kepastian. Kini, seiring dengan kepastian pelaksanaan relokasi, Bakri meminta semua pihak memberikan dukungan yang penuh. Bagaimanapun, relokasi adalah jalan terbaik untuk tersedianya pasar yang nyaman bagi pedagang dan penjual. Lebih dari itu, relokasi sangat penting bagi percepatan pembangunan wilayah.

Sumber : Bogorkita

Read More

Situsari Rawan Balapan Liar

Cileungsi - Warga Situsari Kecamatan Cileungsi mengeluhkan semakin maraknya balap motor liar di kawasan tersebut. Setiap malam Minggu, pemuda dari berbagai daerah secara rutin berkumpul di depan Perumahan Mutiara sebagai tempat memulai dan berakhir di Perumahan Citra Indah.
“Sebelumnya Jalan Raya Cileungsi-Jonggol tepatnya di Perumahan Citra Indah menjadi lokasi balap motor liar. Sudah hampir sebulan ini lokasinya pindah di depan Perumahanan Mutiara, karena kondisi jalannya lurus dan jarang ada lobang,” ungkap Maryani, warga Desa Situsari kepada Jurnal Bogor, Kamis (27/1).
Menurut Maryani, aksi kebut-kebutan antar pemuda itu sangat meresahkan warga sekitar. Selain, suara motor yang mengganggu, seringkali aksi balapan liar tersebut menimbulkan korban tabrakan. “Sudah banyak juga yang menjadi korban karena motornya tabrakan saat balapan. Warga juga sangat terganggu karena suara knalpot yang bising,” ujarnya.
Maryani mengatakan, minimnya petugas polisi yang berpatroli di daerah yang berbatasan dengan Kecamatan Jonggol, itu membuat Situsari menjadi daerah pilihan pemuda untuk melakukan balapan liar.
“Kalau ada petugas patroli biasanya bubar, tapi besoknya ada lagi. Sayangnya polisi jarang berpatroli di sini,” ungkapnya.
Ia berharap, aksi balapan liar tersebut dapat segera diberantas oleh pihak yang berwajib. Selain mengganggu warga, aksi tersebut juga dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. “Kami berharap polisi dapat menindak tegas para pelaku balap liar itu. Pokoknya biar nggak ada lagi balapan liar di sini,” tandasnya.
Salahsatu caranya, kata Maryani adalah dengan membuat pos polisi yang lokasinya berada di antara Desa Situsari dan Desa Cipeucang. Menurut dia, warga sudah setuju dan memberikan pernyataan tertulis agar pihak kepolisian mendirikan pos polisi di antara dua desa tersebut.
“Warga sudah setuju dibangun pos polisi. Dengan adanya pos polisi paling tidak pemuda yang melakukan balapan liar tersebut akan takut dan menghentikan balapan setiap malam Minggu itu,” tandasnya.

Sumber: Jurnal Bogor

Read More

Mesin Pengering Gabah Diujicoba

CARIU - Petani di kawasan Kabupaten Bogor bagian timur, khususnya yang berada di Kecamatan Cariu, dalam waktu dekat ini tak perlu lagi pusing ketika mau menjemur gabah. Karena mereka akan mendapatkan bantuan alat pengering gabah modern dari Dinas Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan UKM.
Alat modern yang dibeli APBD tersebut, kemarin diuji-cobakan oleh petani di Desa Cariu. Uji coba disaksikan Udin Syamsudin, Kadiskopperindag & UKM dan seluruh poktan yang ada di kecamatan tersebut.
Ditemui seusai ujicoba, Syamsudin menyatakan cukup puas melihat hasilnya. Mesin pengering ini mampu mengeringkan padi sebanyak 16 ton setiap harinya. Sehingga sangat menolong para petani dalam mengeringkan hasil panennya. "Jadi habis panen, para petani tinggal bawa padinya ke sini untuk dikeringkan dalam waktu yang cepat. Tidak perlu lagi mengeringkannya di ladang atau di rumah," kata Syamsudin.
Menurutnya, selain mempercepat proses pengeringan, dengan tersedianya mesin pengering ini, para petani juga bisa bebas dari hambatan cuaca selama proses pengeringan. Pasalnya, dengan menggunakan mesin ini, pada saat musim hujan pun, proses pengeringan padi bisa dilakukan.
Sejumlah petani yang ditemui disela-sela ujicoba menyatakan, salut dengan inovasi yang dilakukan instansi terkait dalam menolong para petani. Karenanya, mereka menyambut baik hadirnya mesin pengering tersebut. "Langkah ini sangat tepat menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya para petani yang selama ini masih melakukan pengeringan dengan menggunakan cara-cara tradisionil," papar salah seorang petani.
Hanya saja ia mengharapkan, dalam praktiknya nanti tidak terlalu membebani masyarakat dalam hal biaya pemanfaatannya. Di samping itu, para petani juga berharap, mesin pengering itu tidak hanya disediakan di satu tempat saja. Melainkan ke tempat-tempat yang mudah dijangkau petani.
Sebagaimana diketahui, wilayah Kecamatan Cariu adalah salah satu lumbung padi di wilayah Bogor. Karenanya, penyebaran petani juga merata di semua desa. Sehingga jika ketersediaan mesin pengering itu hanya dilakukan di satu tempat, maka dikhawatirkan biaya transportasi yang harus ditanggung petani untuk proses pengeringan menjadi besar.
"Kalau mesin pengering ini kelak tersedia di semua desa, jelas sangat membantu petani. Tapi kalau hanya ditempatkan di satu tempat saja, berarti yang mendapatkan manfaat paling besar adalah petani sekitar," imbunya.
Syamsudin menambahkan, uji coba mesin pengering ini merupakan langkah awal untuk membantu petani dalam proses pengeringan padi. Menurutnya, pihak Dinas Koperasi Kabupaten Bogor akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk ikut membantu kebutuhan-kebutuhan petani. "Langkah ini juga sekaligus sebagai upaya mendukung wilayah ini sebagai daerah lumbung padi bagi wilayah Kabupaten Bogor," tambahnya.=ren/jan

Sumber: Pakuan Raya

Read More

Kontraktor RSUD Didenda Rp76 Juta

CILEUNGSI-Kontraktor pembangunan RSUD Cileungsi divonis denda Rp76 juta oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) karena terbukti menyalahgunakan aliran listrik.

Informasi tersebut diperoleh dari Kepala Humas PLN Areal Pelayanan Jaringan (APJ) Gunungputri, Sapto Haryanto. Dalam keterangannya, sekitar pertengahan September 2010, pihaknya bersama dengan jajaran Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Jonggol melakukan operasi aliran listrik (opal) atau dikenal dengan operasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di beb erapaareal, termasuk ke lokasi proyek RSUD Cileungsi.

Saat memeriksa pemakaian tegangan listrik di areal proyek, petugas P2TL ternyata menemukan kejanggalan dan penyimpangan berupa penyalahgunaan aliran listrik. Sesuai peraturan PLN Pusat, kontraktor pembangunan RSUD itu akhirnya divonis denda Rp76 juta terhitung dari September 2010.

“Saat kita sidak ke lokasi proyek, ternyata ada kabel suntikan. Sementara listrik kami putus, hingga pihak kontraktor melunasi denda,” bebernya.

Sementara itu, Kepala UPJ Jonggol,Surgina mengatakan, pihak kontraktor menyanggupi akan membayar denda dengan cicilan 12 kali. “Sampai saat ini baru dicicil sekali. Kita masih menunggu cicilan selanjutnya,” kata dia.

Dikonfirmasi, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, yang juga penanggung jawab pembangunan RSUD Cileungsi, Hesti, membenarkan hal tersebut.

Ia menjelaskan, masalah itu sudah diselesaikan berdasarkan kesepakatan damai dengan musyawarah antara pihak kontraktor dengan PLN. “Sudah dibereskan. Dan atas saran PLN UPJ Jonggol, kontraktor diberikan keringanan untuk mencicil denda,” ungkapnya.

Sementara itu, Komisi C DPRD Kabupaten Bogor yang sempat melakukan sidak ke lokasi proyek RSUD Cileungsi, mengaku kaget mendengar informasi tersebut.

Anggota Komisi C, Rasyim Kusba mengatakan, baru mengetahui berita itu setelah sidak ke lokasi proyek beberapa hari lalu. “Sidak kami beberapa hari lalu untuk memeriksa pekerjaan saja. Bukan bertanya-tanya masalah tersebut,” katanya.

Kendati ada masalah dengan listrik, tambahnya, rencana tender kedua pembangunan RSUD yang akan diperpanjang tahun ini, tetap dilanjutkan. “Kalau denda sepenuhnya ulah kontraktor. Itu kewajiban kontraktor untuk melunasi,” tekannya.( yus)

Sumber: Radar Bogor

Read More

Galian Bodong Membandel

SUKAMAKMUR-Pengusaha galian C ilegal jenis batu dan pasir kali di Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, membandel. Mereka tetap melakukan aktivitas penggalian, meski telah dilarang beroperasi karena surat izin penambangan daerah (SIPD) dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bogor telah habis dua bulan lalu.

Akibatnya, kondisi jalan utama Sukamakmur dari arah Jonggol dan Citeureup makin hancur. Badan jalan yang sempit dan berlubang nyaris terendam air saat hujan. "Harusnya pemkab memantau dengan serius aktivitas para penggali. Kalau sekadar sidak, datang dan menyita aki, itu tidak cukup. Seharusnya yang ditindak tegas adalah pelaku usahanya," ketus Marwan (38), salah satu warga Sukamakmur.

Dikonfirmasi, Camat Sukamakmur Zaenal Ashari membenarkan kenakalan yang dilakukan pengusaha galian C di wilayahnya itu. Ia mengaku selalu menginap di kantor kecamatan hanya untuk mengawasi aktivitas truk-truk yang melintas.

"Saya juga heran. Mereka (pengusaha galian, red) sulit untuk dilarang. Harus ada pantauan setiap 24 jam," timpalnya.( yus)

Sumber: Radar Bogor

Read More

Alternatif ke Cianjur Terancam Putus

SUKAMAKMUR-jalan alternatif Jonggol menuju Citeureup lewat Sukamakmur harus segera dibenahi. Pasalnya, tidak hanya badan jalan yang hancur, tapi juga ruas jembatan. Salah satunya Jembatan Cisurijan di Desa Sukamakmur. Bibir jalan di sekitar jembatan tersebut nyaris habis digerogoti longsor. Terkikisnya badan jalan hingga hanya tersisa tiga meter ini membuat warga waswas ketika melintas pada malam hari. Karena di sekitarnya tak terdapat lampu penerang jalan.

“Sudah setahun ini belum ada perbaikan. Kalau didiamkan terus tentu jembatan akan ambrol, Mas,” tutur Sumarlin (30), warga Desa Sukamakmur, kepada Radar Bogor, kemarin.

Jembatan yang menghubungkan Desa Sukamakmur dan Sukamulya ini, bagi warga, tak hanya sebagai akses memperlancar perekonomian. Namun juga akses utama bagi warga Jonggol dan Cariu yang ingin bepergian ke Citeureup serta Kabupaten Cianjur.

Pemkab harusnya bisa mempercepat perbaikan jembatantersebut karena merupakan kebutuhan utama warga. Kalau ambrol jelas ada beberapa wilayah yang dipastikan terisolir,” harap Sekcam Sukamakmur, Usep Daud, kemarin.

Usep mengakui, perbaikan jalan di sekitar Jembatan Cisurijan sudah dianggarkan dalam anggaran 2011. Tetapi, karena kondisinya makin parah, warga meminta pemkab mempercepat perbaikan. “Kita harapkan 2011 benarbenar bisa dimulai. Kalau tak jadi, ambrolnya jembatan tinggal menunggu waktu,” ujar Usep.(yus)

Sumber: Radar Bogor

Read More

Cariu Butuh Terminal

CARIU-Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor membuka poros tengah-timur sebagai jalur alternatif Puncak II untuk mengatasi kemacetan, butuh perencanaan lebih matang. Pasalnya, sebagian besar kecamatan di wilayah timur, seperti Cariu, Jonggol dan Tanjungsari, belum memiliki terminal. Akibatnya, arus lalulintas makin semrawut. Angkutan kota (angkot) dan bus terpaksa mangkir dan mengetem di sepanjang jalan utama.

Jalan alternatif menuju Pasar Cariu pun menjadi sasaran ngetem angkot. Alhasil, kemacetan menjadi pemandangan setiap hari bagi warga di ibukota Kecamatan Cariu.

“Kita juga sebenarnya tak mau mengganggu jalan. Tapi kan terminal di sini memang belum ada. Mau mangkal di mana kita nanti,” ujar Marno (28), sopir angkot yang mangkal di depan Pasar Cariu, kepada Radar Bogor, kemarin.

Camat Cariu, Didin Wahidin, mengakui jika wilayahnya belum memiliki terminal ataupun subterminal. Tak heran bila banyak terminal bayangan di Cariu. “Memang belum ada.

Kalau untuk pengajuan, kita sebenarnya sudah dari dahulu mengajukan,” tuturnya. Didin mengatakan, usulan pengadaan terminal di wilayahnya masih terbentur ketersediaan lahan. Tak hanya kendala proses pembebasan, tapi juga lokasi strategis untuk dijadikan terminal. “Sebenarnya untuk lokasi sudah kita wacanakan. Tetapi butuh negosiasi, proses dan
anggaran yang tidak sedikit,” jelasnya.(yus)

Sumber : Radar Bogor

Read More

TPS Ilegal Menjamur

CILEUNGSI-Wilayah di timur Kabupaten Bogor mulai kelimpungan dalam mengatasi masalah sampah. Daerah itu yakni Kecamatan Cariu, Jonggol, Tanjungsari, Cileungsi, Citeureup, Klapanunggal, Sukamakmur dan Gunungputri. Akibatnya, tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal pun banyak bermunculan.

Cileungsi misalnya. Tak ada satu pun TPS legal yang beroperasi di wilayah tersebut. Tak heran bila beberapa lahan tidur dijadikan TPS. Bahkan ada yang menjadikan sekitar fly over sebagai lokasi pembuangan sampah.

Pantauan Radar Bogor, tercatat ada tujuh titik di sekitar fly over yang dijadikan TPS ilegal. Tujuh titik ini tersebar di sekitar jembatan.

Sampai saat ini belum ada upaya dari pihak Muspika Cileungsi ataupun Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Bogor untuk menertibkan TPS tersebut. “Sudah bertahun-tahun tak diangkut, Mas. Makanya sampah numpuk dan mengeras,” ketus Acep (27), pedagang di sekitar fly over, kepada Radar Bogor, kemarin. Camat Cileungsi, Eman Sukirman, yang dikonfirmasi terkait permasalahan itu, mengaku jika pihaknya belum mempunyaisolusi untuk mengatasinya. Pasalnya, DKP hanya mau mengangkut sampah di TPS legal dan mempunyai retribusi yang jelas. Sedangkan, TPS yang ada di Cileungsi saat ini berstatus ilegal. Sehingga, otomatis DKP pun tak mau mengangkutnya. “Mau tak mau kita juga yang kena akhirnya. Harusnya DKP ikut bantu,” keluh Eman. Ia mengatakan, upaya swadaya pengangkutan juga sudah direncanakan dalam waktu dekat ini.

Namun, tingginya harga sewa armada pengangkut sampah serta biaya pembuangan sampah ke Bantargebang, Bekasi, membuat pihaknya kebingungan. “Untuk sewa truk satu unit saja Rp900 ribu. Belum biaya pembuangan yang juga terhitung mahal sampai Rp600 ribu,” bebernya.

Karena itu, pihaknya berusaha mendorong para kades yang ada di wilayahnya untuk mau membantu dari segi finansial. “Kita akan coba rundingkan ini secepatnya,” janji Eman. Sementara itu, Kepala UPT Kebersihan Wilayah Cibinong, Ateng S Sasmita, berjanji segera membereskan sampah di sekitar fly over Cileungsi.

“Awal Februari nanti kita agendakan untuk pembersihan besar- besaran,” tegasnya. Tak hanya di Cileungsi, pemandangan kumuh pun terjadi di Citeureup.

Hampir setiap hari, tepatnya di sepanjang Jalan Raya Mayor Oking, sampah-sampah anorganik terlihat beterbangan. Onggokan sampah di drainase jalan juga terlihat menumpuk. Beberapa gunungan sampah yang telah dikeruk dari drainase pun tak diangkut tepat waktu. Alhasil, sampah berserakan di jalan.

“Jika pemandangan ini didiamkan berlarut-larut, tak mungkin Kabupaten Bogor bisa meraih Adipura,” keluh Haryadi (35), warga Citeureup yang juga pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UniversitasIndonesia.(yus)

Sumber: Radar Bogor

Read More

Pengusaha Galian Ilegal di Jonggol Membandel

JONGGOL-Pemerintah Kecamatan Jonggol sepertinya tak berdaya dengan pengerjaan proyek galian ilegal di wilayahnya. Meski sudah memberikan teguran lisan hingga tertulis, kegiatan itu tetap berjalan. Galian ilegal yang masih beroperasi di Jonggol berada di Desa Sukanagara. “Kami sudah berikan teguran supaya menghentikan proyek sebelum izin dipenuhi. Tapi mereka (pengusaha galian, red) tidak bersedia,” ungkap Camat Jonggol, Asep Aer Sukmaji, kepada Radar Bogor, kemarin.

Mantan Camat Ciampea ini menegaskan,pihaknya sama sekali tidak ada niat melegalkan galian ilegal yang ada di wilayahnya.Sebaliknya,pemerintah kecamatan berusaha mengajak mereka untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

“Kita giring supaya mau mengurus izin.Tetapi sangat susah karena hingga kini mereka belum memberikan kepastian mengenai kesediaan mengurus izin,”jelasnya.

Beroperasinya proyek galian C selama kurun lima tahun terakhir inilah, menurut Asep, yang menyebabkan jalan utama desa yang menghubungkan Desa Sukanagara dengan Desa Sukajaya rusak berat. Untuk memperbaiki jalur itu dalam waktu dekat pun sulit terwujud. Sebab, proyeksi anggaran perbaikan jalan di jalur itu hanya cukup untuk tiga kilometer, sesuai alokasi di APBD 2011. Sementara jalan yang rusak mencapai 11,4 km.

“Hanya tiga kilometer yang terbangun. Dua kilometer dihotmiks dan satu kilonya dibeton,” beber Muhtar,Pengawas Jalan Wilayah Jonggol,Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kabupaten Bogor, kemarin. Muhtar mengatakan, kepastian akan diteruskannya pembangunan di 2011 belum ada, karena terbentur minimnya alokasi anggaran di APBD 2011. “Kita belum dapat memastikan karena ketuk palu perbaikan jalan berdasarkan usulan musrenbang dari masing-masing wilayah,” jelasnya.(yus)

Sumber : Radar Bogor

Read More

Biong Tanah Kasak Kusuk, Warga Pasang Harga

Kawasan Jonggol yang dulu sering diistilahkan orang sebagai tempat jin buang anak, tidak lama lagi akan berubah drastis. Itu, seiring dengan rencana Pemkab Bogor, membangun akses jalur poros Tengah-Timur, yang menghubungkan kawasan Jonggol dan sekitarnya dengan kawasan Bumi Serpong Damai, Kota Tangerang Selatan. Kini, sejumlah investor mulai melirik kawasan tersebut. Mereka pun ramai-ramai memburu tanah. Tak ayal, dalam tempo singkat, harga(italic)

SEJAK isu pemindahan pusat pemerintahan berembus kencang. Ditambah, adanya rencana pembuatan jalur poros Tengah-Timur. Jonggol dan sekitarnya mulai menjadi daya tarik dan dilirik banyak investor tanah. Pasalnya, Jonggol akan menjadi sangat luar biasa jika rencana pembangunan jalan poros Tengah-Timur selesai dibangun.

Diresmikannya rencana pembangunan jalur poros Tengah-Timur pada puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2010, di Sirkuit Sentul, 20 Desember lalu, membawa pengaruh besar terhadap kondisi warga dan wilayah Timur Kabupaten Bogor.

Tidak hanya Jonggol. Sukamakmur, Cariu sampai Tanjungsari pun saat ini menjadi buruan investor tanah untuk berlomba-lomba menanamkan usaha.

Informasi yang diperoleh, sejumlah perusahaan, pengusaha, maupun orang perorangan mulai mengutus kaki tangannya untuk berburu tanah, yang lokasinya berdekatan dengan rencana pembangunan jalur tersebut.

Mereka mendatangi warga pemilik tanah maupun biong (calo tanah).

Mendengar rencana pembangunan jalur Poros Tengah-Timur, warga pun menetapkan harga tanah cukup tinggi.

Hal ini diakui Aos (44), biong tanah, warga Singosari, Kecamatan Jonggol. Belakangan ini, kata dia, banyak orang yang datang mencari tahu harga tanah dan melakukan survei.

Menurut dia, saat ini harga tanah di Jonggol sudah naik. Lahan di pinggir jalan misalnya, sekitar Rp350.000 hingga Rp 400.000 per meter.

“Kalau lokasinya agak masuk, lebih murah, dan bisa dapat Rp25.000 per meter. Investor yang datang memang belum ada yang transaksi, karena mereka baru survei,” ungkapnya. Banyak investor yang datang, juga diakui Camat Jonggol, Asep Aer Sukmaji.

Hanya, kata dia, para investor itu memburu tanah langsung ke pemilik atau lewat biong, bukan melalui kantor desa atau kecamatan. “Kami sudah dengar dan mendapat laporan dari kades, investor itu berdatangan baru sekadar menanyakan harga tanah dan survei,” kata dia.

Selain itu, pemilik tanah yang tinggal di luar Jonggol, belakangan ini juga mulai sering datang meninjau tanahnya. “Padahal, selama ini tanah mereka jarang ditengok,” tutur Asep.

Atih Sukarsih (38), misalnya. Semenjak ada rencana pembangunan jalur poros Tengah-Timur, hampir setiap hari tanah miliknya di Desa Selawangi, Kecamatan Tanjungsari didatangi biong tanah. Kondisi inilah yang akhirnya membuat ia mengadu ke kantor kecamatan.

“Saya mengadu bukan untuk meminta perlindungan. Tetapi hanya bertanya, apakah benar wacana itu ada atau hanya memang isu,” ungkapnya.

Mendapat jawaban yang pasti dari Muspika Tanjungsari bahwa wacana tersebut benar adanya, Atih pun memutuskan untuk mematok harga tanahnya. “Itu rahasia Mas.

Kalau memang ada yang mau beli, kita nego sama-sama,” ungkapnya antusias.(yus)

Sumber : Radar Bogor

Read More

Jalan Desa Hancur, Lahan Pertanian Telantar

SUKAMAKMUR-Kondisi jalan utama Desa Sukanegara-Sukajaya, hingga kini kian memprihatinkan. Hampir seluruh badan jalan terendam kubangan air. Kondisi diperparah dengan sempitnya badan jalan dan tebing curam di sekeliling jalan.

Alhasil, pengguna jalan pun mau tak mau harus menggunakan jalan yang hampir sepenuhnya terendam air hujan itu. Matinya drainase di sepanjang jalan, merupakan sebab utama air hujan bertahan di badan jalan. Beberapa pengguna jalan mengaku riskan saat melewati jalur sepanjang tujuh kilometer ini. “Harusnya tak seperti ini. Ini kan akses jalan utama desa. Kenapa tidak diperbaiki,” ketus Asep Maryadi (43) salah satu pengguna jalan dari Jonggol.

Keberadaan galian C menjadi sebab utama hancurnya jalan selebar lima meter tersebut. Bahkan, di saat jam-jam sibuk kemacetan tidak terhindarkan.

Beberapa pengguna jalan pun terkadang saling berebut untuk menghindari kubangan air, meskipun rela melewati impitan jalur yang tipis dengan jurang. “Harusnya pemkab lebih memperhatikan kondisi wilayah seperti ini. Jangan hanya duduk di ruang ber-AC,” kata Maryanti (38), salah satu pengguna jalan. Hal senada dilontarkan Kades Sukanegara RE Ainudin. Terus memburuknya jalan utama desa, membuatnya geram dan kesal.

Sampai pada akhirnya, ia berencana melimpahkan kucuran dana PNPM 2011-2014 untuk perbaikan jalan utama desa. “Kita sudah sepakat bersama dengan seluruh ornamen dan kelembagaan desa, untuk melimpahkan dana PNPM 2011-2014 ke perbaikan jalan utama desa,” tuturnya. Ia mengatakan, beberapa kali usulan perbaikan yang diajukannya dalam setiap musrenbang, hingga kini tidak ada kabarnya.

Parahnya lagi, lanjutnya, usulan pengadaan irigasi yang dirindukan oleh ratusan petani di wilayahnya, sama sekali tidak terjamah. Alhasil, selama tiga tahun terakhir produksi petani di wilayahnya anjlok dan banyak petani yang menelantarkan lahan pertaniannya. “Kalau ditelusuri, sebenarnya Bogor kan wilayah pertanian. Kenapa sampai saat ini para petani masih diabaikan,” timpalnya.(yus)

Sumber : Radar Bogor

Read More