Berkaitan Proyek Jonggol, Pemda Bogor Harapkan tak Ada Intimidasi

BOGOR -- Disetujuinya mega proyek Kota Mandiri Bukit Jonggol Asri (KMBJA)
diduga segera menimbulkan fluktuasi harga tanah. Tak hanya harga tanah di
wilayah yang terkena proyek, tapi juga daerah sekitarnya. Para spekulan
tanah kabarnya mulai mengincar tanah-tanah di sekitarnya.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat merugikan warga setempat, Pemda
Bogor mulai merencanakan tindakan "pengamaman" seperti yang diinginkan
Gebernur Jawa Barat R. Nuriana. Kahumas Pemda Kabupaten Bogor H. Denny M.
Moechry, BA, kemarin, mengatakan dalam proses jual beli tanah di kawasan
Jonggol tidak boleh ada intimidasi. "Ini perlu ditegaskan pada masyarakat
di sana. Persoalan Jonggol adalah persoalan bisnis. Jadi dalam penentuan
harga tanah harus dimusyawarahkan dengan warga pemilik tanah," katanya.

Presiden Soeharto, Rabu (18/12), menyetujui rencana pembangunan KMBJA
seluas 30 ribu hektar itu. Persetujuan ini, kata Denny, diperkirakan akan
menimbulkan fluktuasi harga tanah. "Kami menginginkan agar warga yang
menjual tanahnya kepada pihak pelaksana proyek tidak merasa dirugikan
karena harus pindah ke wilayah lainnya," katanya.

Apa yang diharapkan Pemda Bogor, kata Denny, sesuai dengan yang
dimaksudkan oleh Presiden bahwa pembangunan kawasan Jonggol tidak boleh
menimbulkan kerugian pada rakyat kecil.

Menurut Denny, penentuan harga tanah didasarkan pada tiga hal. Pertama,
harga dasar, yaitu standar harga yang ditetapkan oleh kecamatan dan
disyahkan oleh bupati. Kedua, berdasarkan nilai NJOP (Nilai Jual Objek
Pajak). Dan, ketiga, berdasarkan harga umum.

Kedua dasar pertama itu ditentukan oleh pemerintah, dan biasanya terjadi
pada kasus pembebasan tanah untuk kepentingan umum atau pemerintah. Sedang
penentuan harga tanah berdasarkan katagori terakhir, semata adalah untuk
kepentingan bisnis. "Dalam kasus Jonggol ini termasuk katagori ketiga,"
katanya.

Masyarakat, katanya, hendaknya berhati-hati jika ada oknum yang mencoba
mengintimidasi mereka. "Sebab dalam kasus-kasus seperti ini sering ada
oknum seperti itu," katanya.

Namun, Denny juga mengimbau agar musyawarah yang dilakukan antara warga
dan pihak proyek dalam penentuan harga tanah berpatokan pada harga yang
wajar, dengan tidak merugikan salah satu pihak. "Pada dasarnya kami
menyerahkan semuanya pada musyawarah warga dan pihak proyek. Kami hanya
mengawasi," katanya.

Mega Proyek KMBJA yang berlokasi 40 km Tenggara Jakarta itu akan meliputi
luas wilayah 30 ribu hektar, mencakup tiga kecamatan, Jonggol, Cileungsi,
dan Ciriu.

Untuk mewujudkan rencana raksasa itu, Pemda Jabar menarik swasta besar,
yakni PT Bukit Jonggol yang presiden komisarisnya adalah Mayjen TNI (Purn)
Arie Sudewo dan dirutnya Bambang Trihatmodjo. Bisa saja, menurut Gubernur,
PT Bukit Jonggol membentuk konsorsium.  mal

Sumber : Republika Online Edisi Jum'at, 20 Desember 1996, disadur dari sini

Posted in: Proyek BJA