Keluhan masyarakat pada tiap kali reses hampir sama. Ini pertanda aspirasi masyarakat belum terealisasi. Pada Rapat paripurna hasil reses di Ruang Rapat Paripurna DPRD, kemarin para wakil rakyat menargetkan aspirasi dari hasil reses dapat terealisasi pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT) atau paling lambat masuk dalam APBD 2010. Mengapa?
ASPIRASI masyarakat harus segera terwujud. Bila tidak khawatir timbul ketidakpercayaan masyarakat kepada legislatif dan eksekutif. ''Masyarakat menilai aspiasinya tak diindahkan. Padahal tak seperti itu,'' kata Wakil Ketua DPRD sementara Bayu Sjahjohan usai rapat paripurna, kemarin.
Maka dari itu, legislatif atau anggota dewan wajib mengawal hingga hasil reses ini terwujud. ''Saya akui, sebelumnya kita tak mengawal. Saat ini, saya menekankan hasil reses akan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Bappeda,'' katanya seraya berharap agar hasil reses ini menjadi pertimbangan bupati untuk segera menindaklanjut.
Senada dengan Bayu, wakil rakyat F-PKS Fikri Hudi Oktiarwan berharap ada dialog atau rapat kordinasi lebih intensif dengan bupati. ''Seharusnya ada jadwal rutin forum komunikasi dengan bupati,'' harapnya.
Kumpulan hasil reses yang harus menjadi prioritas diantaranya penanganan para buruh yang bakal mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat krisis ekonomi global. Di beberapa wilayah sudah ada perusahaan yang tak memperpanjang kontrak kerja. Lembur pun sudah tak ada lagi, uang kerja juga dikurangi dengan misi penghematan. ''Masalah ini harus segera disikapi dan dicari solusinya,'' katanya.
Masalah pendidikan juga menjadi sorotan. Sebab, masih banyak wilayah yang belum merasakan kesempatan belajar. Terutama karena terbatasnya fasilitas pendidikan. Khususnya SMP dan SMA. Upaya meningkatkan kualitas generasi penerus juga tak ditunjang dengan SDM akibat kurangnya tenaga pengajar.
Sedangkan wilayah Bogor Timur khususnya Kecamatan Jonggol dan Cariu masih mengeluhkan tentang sulitnya air bersih jika musim kemarau.
Pelayanan kesehatan pun tak luput dari keluhan masyarakat. Diantaranya mobil ambulance yang sulit dijangkau dan akhirnya untuk kendaraan pribadi. Masyarakat pun mengharapkan pembangunan Puskesmas dititik padat penduduk. Misalnya di Tenjolaya, meski sudah ada puskesmas tapi belum ada puskesmas di lokasi padat penduduk. Lainnya, terkait permintaan warga Desa Petir Kampung Kahuripan Kecamatan Dramaga agar PDAM yang sudah mengambil sumber mata air di wilayah tersebut memberikan perhatian. ''Seharusnya ada corporate social responsibility (CSR) dari PDAM untuk wilayah tersebut. Sampai saat ini belum ada,'' katanya.
Dewan juga mengusulkan beberapa kontraktor yang kerjanya tak berkualitas agar tidak dipertahankan. (rtn)
Sumber : Radar Bogor
0 komentar:
Posting Komentar