Jonggol - Masih dominannya usulan program pembangunan infrastruktur fisik dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa harus bersinergi dengan usulan program di bidang non infrastruktur fisik. Hal itu diungkapkan politikus Partai Demokrat Dapil 2, Junedi Sirait kepada Jurnal Bogor, Rabu (1/2).
“Pembangunan itu tak hanya fisik, tapi juga ada persoalan lain yang perlu diperhatikan. Seperti masalah pelayanan kesehatan dan pendidikan yang harus merata di seluruh lapisan masyarakat dan juga persoalan kemiskinan,” katanya.
Junedi menjelaskan, selama ini musrenbang selalu saja memrioritaskan pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan desa. Pemkab Bogor saat ini masih terfokus pada pembangunan jalan kabupaten yang banyak mengalami kerusakan. Sementara perbaikan atau pembangunan jalan desa dapat dilakukan secara imbal swadaya maupun melalui program PNPM.
Mahalnya biaya pendidikan, masih adanya jual beli buku atau LKS di sekolah, warga miskin yang belum mendapat Jamkesda, Jamkesmas dan Jampersal adalah program yang dinilai perlu dijadikan prioritas utama dalam musrenbang.
“Jika masyarakat dapat mengusulkan hal itu maka seluruh masyarakat yang akan menikmati hasilnya secara langsung karena kepentingan pembangunan langsung menyentuh setiap individu dalam sebuah keluarga,” jelasnya.
Sementara jika dibandingkan dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik, hanya segelintir orang yang menikmati hal itu. Junedi mengakui bahwa wacana itu kerap kali muncul dan diingatkan dalam setiap musrenbang, sayangnya prioritas pembangunan non fisik bukan menjadi wacana mainstream di masyarakat.
“Masyarakat masih terbatas dalam melihat persoalan yang terjadi di sekitarnya. Pada dasarnya musrenbang itu adalah usulan yang langsung berasal dari masyarakat paling bawah dengan melihat kondisi sosial ekonomi rakyat. Jadi jangan hanya prioritaskan infrastruktur fisik, tapi bangunlah jiwanya baru bangun badannya,” tegas Sekretaris Fraksi Demokrat itu.
Junedi menambahkan, usulan pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, irigasi sudah menjadi perhatian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Pemerintah desa dan kecamatan tinggal melengkapi saja dan justru mengusulkan program yang belum menjadi perhatian SKPD di Pemkab Bogor. “Kalau itu bisa berjalan, maka pembangunan di segala bidang di Kabupaten Bogor ini dapat berjalan sinergis dan berjalan signfikan,” tandasnya.
= Herry Setiawan
Sumber : Jurnal Bogor
0 komentar:
Posting Komentar