Mata Air Sodong

KOLAM Pemandian Sodong tidak pernah sepi pengunjung. Meski berada di lokasi yang dilalui jalan umum, namun antusias warga tak pernah surut untuk menikmati mata air segar dan dipercaya bisa menyehatkan itu.

Sebut saja Indri (13), salah satu pelajar asal Desa Bojong yang tiga kali seminggu selalu berkunjung ke tempat itu. Letaknya yang tidak jauh dari rumah membuat dia tidak perlu repot. “Pemandangannya juga indah dan untuk masuk tidak dikenakan biaya sama sekali,” ujarnya.

Memang jika dilihat sekilas, penataan Pemandian Sodong terkesan seadanya. Tidak ada loket untuk tiket menjadi salah satu kekurangan yang dimiliki objek wisata tersebut. Selain itu, dari arah jalan alternatif Klapanunggal-Jonggol tidak ditemukan papan informasi menuju kawasan pemandian. Sehingga bagi warga luar daerah harus bertanya kepada warga jika tidak ingin tersasar.

Sebenarnya, jika dikelola dengan baik, Kolam Pemandian Sodong dapat mendatangkan keuntungan bagi masyarakat Desa Ligarjati yang mayoritas berprofesi sebagai petani. “Ya, mau gimana lagi Kang. Dari Pak Bupati saja tidak ada perhatian sama sekali. Padahal, tempat ini sudah terkenal sampai ke Bekasi,” beber Doni (38), salah satu warga.

Kades Ligarmukti Syakri memaparkan, sampai saat ini tidak ada retribusi resmi yang dikutip pihak desa maupun pihak lain, selain hanya kutipan parkir kendaraan bermotor. Padahal jika fasilitas wisata dibangun lengkap, ia yakin akan semakin banyak pengunjung.

“Tidak ada promosi dan tidak ada fasilitas juga banyak pengunjung, apalagi ada investor yang mau membangun areal wisata sekaligus penginapan di tempat ini, saya yakin akan maju pesat,” kata Syakri optimis.(*)

Sumber : Radar Bogor

Read More

Musrenbang Prioritaskan Pembangunan Non Fisik

Jonggol - Masih dominannya usulan program pembangunan infrastruktur fisik dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa harus bersinergi dengan usulan program di bidang non infrastruktur fisik. Hal itu diungkapkan politikus Partai Demokrat Dapil 2, Junedi Sirait kepada Jurnal Bogor, Rabu (1/2).
“Pembangunan itu tak hanya fisik, tapi juga ada persoalan lain yang perlu diperhatikan. Seperti masalah pelayanan kesehatan dan pendidikan yang harus merata di seluruh lapisan masyarakat dan juga persoalan kemiskinan,” katanya.
Junedi menjelaskan, selama ini musrenbang selalu saja memrioritaskan pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan desa. Pemkab Bogor saat ini masih terfokus pada pembangunan jalan kabupaten yang banyak mengalami kerusakan. Sementara perbaikan atau pembangunan jalan desa dapat dilakukan secara imbal swadaya maupun melalui program PNPM.
Mahalnya biaya pendidikan, masih adanya jual beli buku atau LKS di sekolah, warga miskin yang belum mendapat Jamkesda, Jamkesmas dan Jampersal adalah program yang dinilai perlu dijadikan prioritas utama dalam musrenbang.
“Jika masyarakat dapat mengusulkan hal itu maka seluruh masyarakat yang akan menikmati hasilnya secara langsung karena kepentingan pembangunan langsung menyentuh setiap individu dalam sebuah keluarga,” jelasnya.
Sementara jika dibandingkan dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik, hanya segelintir orang yang menikmati hal itu. Junedi mengakui bahwa wacana itu kerap kali muncul dan diingatkan dalam setiap musrenbang, sayangnya prioritas pembangunan non fisik bukan menjadi wacana mainstream di masyarakat.
“Masyarakat masih terbatas dalam melihat persoalan yang terjadi di sekitarnya. Pada dasarnya musrenbang itu adalah usulan yang langsung berasal dari masyarakat paling bawah dengan melihat kondisi sosial ekonomi rakyat. Jadi jangan hanya prioritaskan infrastruktur fisik, tapi bangunlah jiwanya baru bangun badannya,” tegas Sekretaris Fraksi Demokrat itu.
Junedi menambahkan, usulan pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, irigasi sudah menjadi perhatian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Pemerintah desa dan kecamatan tinggal melengkapi saja dan justru mengusulkan program yang belum menjadi perhatian SKPD di Pemkab Bogor. “Kalau itu bisa berjalan, maka pembangunan di segala bidang di Kabupaten Bogor ini dapat berjalan sinergis dan berjalan signfikan,” tandasnya.

= Herry Setiawan

Sumber : Jurnal Bogor

Read More

Renovasi Kantor Desa Cibodas Rampung

Jonggol - Camat Jonggol Asep Aer Sukmaji meresmikan Kantor Desa Cibodas, kemarin. Kondisi kantor desa ini sebelumnya cukup parah. Bangunannya sudah tua dan lapuk, sehingga  mengundang kekhawatiran sewaktu-waktu roboh. Kantor desa ini direnovasi dengan mengandalkan dana bantuan Pemerintah Kabupaten Bogor dan swadaya masyarakat serta dana pribadi kepala desa setempat.

“Saya bersyukur kantor desa ini tuntas direnovasi. Ini semua terealisasi berkat adanya bantuan Pemerintah Kabupaten Bogor dan swadaya masyarakat serta dana pribadi saya sendiri,” kata Kepala Desa Cibodas, Handa Suhanda kepada wartawan kemarin.

Menurutnya, upaya melakukan renovasi total kantor desa itu tidak lepas dari kondisi kantor desa yang sangat memprihatinkan. “Sebelum saya terpilih sebagai kepala desa, kondisi kantor desa ini sudah cukup parah. Bangunannya reot dan kami khawatir sewaktu-waktu akan roboh,” jelasnya.

Kondisi itu menurutnya Handa menimbulkan kecemasan bagi seluruh perangkat desa. Termasuk warga yang sedang memiliki urusan ke kantor desa. Karenanya, Handa menyatakan pihaknya berinisiatif untuk melakukan renovasi secara besar-besaran. Tujuannya, selain agar bangunan lebih memadai, juga agar kenyamanan lebih terjaga, sehingga pelayanan kepada masyarakat juga meningkat.

Langkah merenovasi kantor desa itu sendiri tidak semudah membalikkan telapak tangan. Keterbatasan dana merupakan salah satu hambatan. Namun berkat kegigihan Handa bersama warga desa, serta didukung bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor, dana yang dibutuhkan untuk kepentingan renovasi berhasil digalang. Sehingga renovasi pun bisa tuntas dilakukan. “Keberhasilan ini tentunya berdasarkan kerjasama seluruh komponen, sehingga renovasi ini dapat selesai seperti yang diharapkan,” tukasnya.

Sementara itu Camat Jonggol, Asep Aer Sukmaji menyatakan kebanggaannya terhadap kepada kepala yang telah menunjukkan dedikasi kepada warga. Mudah-mudahan warga terus mendukung program-program desa untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Asep berharap berharap, keberadaan kantor desa yang saat ini sudah cukup memadai, bisa meningkatkan kinerja perangkat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Bangunan yang bagus harus diimbangin juga dengan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat,” imbuhnya.

= Taofik Hidayat

Sumber : Jurnal Bogor

Read More

Daftar Bupati Kabupaten Bogor

Ipik Gandamana ( 1948 – 1949 )

Pada tahun 1946 Ipik Gandamana diangkat menjadi Patih Bogor. Saat itu Wilayah Bogor dalam kondisi yang mencekam dan menegangkan, karena tentara Belanda telah menyebar di Bogor termasuk mata-matanya dan menyebarkan politik adu domba (de vide impera). Beberapa kali Ipik Gandamana dibujuk untuk bergabung dengan Belanda, dengan berbagai macam cara termasuk iming-iming jabatan menjadi patih Bogor di lingkungan pemerintahan Belanda Recomba, namun beliau tetap menolak dan membela Pemerintah Republik Indonesia. Saat dalam pengasingan, Ipik Gandamana menerima tugas dari Pemerintah RI untuk menyusun pemerintahan Kabupaten Bogor darurat,dan beliau ditetapkan menjadi Bupati Bogor, kemudian diangkat lagi oleh wakil Gubernur Jawa Barat untuk merangkap menjadi Bupati Lebak. Perjalanan panjang Ipik Gandamana dalam mengemban amanah, selain berkaitan dengan penyusunan pemerintahan daruirat Kabupaten Bogor tidak pernah berhenti, walaupun harus menghuni sel di penjara Paledang, karena tidak mau bekerjasama dengan pemerintah Belanda/Recomba.

Hal yang sangat menarik dari sosok Bupati Pertama ini, beliau dangan menyukai tutut (semacam keong yang hidup disawah) atau lebih dikenal dengan “Daging Pangenyot”adalah merupakan pelengkap lauk pauk di lokasi pengsingannya. Dan sosok inilah yang patut ditiru dan diteladani bagi generasi selanjutnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Pamrihnya hanya satu berjuang dan mengbdi bagi kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta selalu mengharapkan ridho Allah SWT.

R.E. Abdoellah ( 1950 – 1958 )

Dalam susunan pemerintahan Kabupaten Bogor Darurat Bapak R.E Abdoellah diangkat sebagai Wedana istimewa dengan tugas pokok pengerahan tenaga rakyat untuk perjuangan, pengerahan bahan makanan untuk keperluan perjuangan,menghadapi/mengikuti perundingan-perundingan dengan Belanda perantaraan KTN (Komisi Tiga Negara), yaitu Australia, Amerika dan Tiongkok. Pada Tanggal 22 Desember 1948, seluruh staf Pemerintahan RI, tentara dan unsur-unsur perjuangan lainnya mulai menjalankan perang gerilya. Ketika itu bapak Ipik Gandamana ditetapkan sebagai Bupati dan Bapak R.E Abdoellah sebagai patih.

R. Kahfi (1958 – 1961)

Mama R.Kahfi putra kedua dari empat bersaudara, ayahanda “mbah Gaos” yang asli berasal dari daerah Menes – Banten yang kental dengan suasana yang agamais dan mengembara di wilayah Jasinga, dilahirkan di Menes pada tanggal 16 Maret 1916,pengabdiannya dalam bidang pemerintahan dilingkungan pemerintah Kabupaten Bogor yang diawali dalam jabatan karirnya sebagai kepala Djawatan penerangan Kabupaten Bogor. Dalam dunia politik, beliau aktif pada salah satu Organisasi Islam sebagai ketua Partai Masyumi. Tahun 1961 – 1962 beliau sempat pula mengabdikan diri pada Badan Pemerintahan Harian (BPH). Sempat aktif di kemiliteran dan menyandang pangkat Kapten “Tituler”. Dalam dunia pendidikan, ‘’mama’’ R.Kahfi merupakan salah satu pendiri yayasan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada saat pengabdiannya menjadi Bupati Kepala Daerah Tk II Bogor periode tahun 1958 – 1961, kondisi wilayah kabupaten Bogor saat itu memerlukan pembuatan jalan dan jembatan yang diperlukan sebagai sarana/prasarana komunikasi, salah satu hasil pembangunan di Kabupaten Bogor pada masa Bupati R.E Kahfi adalah pembangunan Jembatan Cipamingkis yang menghubungkan antar wilayah Jonggol dan Cariu, sebagai sarana transportasi guna memudahkan pengangkutan hasil pertanian terutama padi dari kecamatan Cariu.

Karta Dikaria (1960 – 1967)

Disiplin dan Tegas, itulah cirri Bupati Bogor Karta Dikaria. Hal ini terlihat dari keseharian beliau baik saat berada dalam lingkungan kedinasan maupun dalam lingkungan keluarga. Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, apabila melihat ada staf yang melanggar langsung diberikan teguran, bahkan ada staf beliau yang diberhentikan. Lingkungan yang lainnya yang serba agamis, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat menjadi sosok R.Karta Dikaria sebagai sosok panutan, demikian juga dalam kehidupan sehari-harinya,apabila saling berkomunikasi dengan keluarga dan rekan-rekan lainnya melalui surat dan tulisan arab. Hal lainnya yang menarik dari sosok pejabat Bupati Bogor ini adalah tidak pernah menyusahkan orang lain, sebagai contohnya, beliau tidak pernah menyuruh sopir dinasnya untuk mengantar pulang kedaerah Jalan Gunung Gede, karena saat itu sebelumnya pendopo yang pernah digunakan sebagai rumah dinas Bupati di Jalan Veteran dahulunya adalah rumah dinas Residen. Baru beberapa tahun kemudian dijadikan rumah dinas Bupati Bogor. Salah satu hasil Pembangunan pada masa pemerintahan Bupati Karta Dikaria diantaranya adalah diresmikannya pembuatan Jembatan Cibebet yang menghubungkan wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, yang akhirnya mampu membuka keterisolasian warga masyarakat Desa Sirnarasa Kampung Girijaya Kecamatan Cariu dengan warga masyarakat Desa Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur.

Wissatya Sasemita (1968 – 1973)

Setelah menyelesaikan pendidikannya beliau mengabsi di lingkungan Departemen Kehutanan Nasional yang ditugaskan di Kantor Kehutanan Propinsi Jawa Barat di Bandung dan sebelum diangkat jadi Bupati Kepala Daerah Tk II Bogor sekitar tahun 1965 – 1967 beliau menjabat sebagai wakil Kepala Dinas Kehutanan Bogor.

Pada saat beliau menjabat sebagai wakil kepala Dinas Kehutanan di Bogor tidak ada sama sekali keinginan untuk menjadi Bupati Bogor. Selanjutnya atas permohonan dari angkatan ’45 pada tahun 1967 yang menginginkan agar Ir. Wissatya sasemita menjadi Bupati Bogor. Pada Tahun 1968 Ir. Wissatya sasemita di angkat menjadi Bupati Kepala Daerah Tk II Bogor periode 1968 – 1973. Selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan di Kabopaten Bogor Beliau masih tetap bertempat tinggal di Jalan Riau bersama Ibu Utje Sukesih Gandamana (Putri kedua Bapak Ipik Gandamana) tidak menempati pendopo Bupati di jalan Veteran Bogor, karena pada saat itu kondisi pendopo yang tidak layak huni. Dalam kesehariannya Ir.Wisatya sangat gemar berolahraga dan menitik beratkan pada kegiatan kedinasannya dalam bidang kehutanan yang memang merupakan keahliannya. Salah satu hasil Pembangunan pada masa pemerintahan Bupati Ir.Wisatya adalah diresmikannya jembatan Ciampea.

R. Moch Muchlis (1973 – 1976)

Dasar pertimbangan perencanaan pembangunan dimaksud didasarkan keperluan adanya pola perencanaan dan pelaksanaan integral antara masing-masing daerah, sehingga adanya satu kesatuan pola kehidupan masyarakat yang karena pertimbangan teknologi dan mederenisasi memerlukan lingkup yang lebih luas. Keputusan bersama tersebut diatas secara garis besar menetapkan perencanaan, pelaksanaan pembangunan Bogor baru sesuai dengan batas-batas pada peta yang telah ditetapkan, direncanakan, disahkan, dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Penetapan lainnya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor berkewajiban penuh untuk menyediakan tanah bagi perkembangan pembangunan tersebut sesuai dengan rencana dan tanah-tanah untuk pemukiman kembali serta tanah kuburan di luar daerah tersebut yang dalam pelaksanaanya di lakukan oleh pemerintah Kodya Bogor dan secara administratif daerah tersebut tetap merupakan wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Bogor.

H. Ayip Rughby (1975 – 1982)

Cita-cita H. Ayip Rughby adalah untuk mengabdi kepada Bangsa,Negara, dan Agama tanpa pamrih dan ambisi berdasarkan atas pengabdiannya yang tulus ikhlas dan hanya mengharap ridho allah SWT. Keputusan untuk menjadi Bupati Bogor bukan keinginan pribadinya sendiri. Tetapi atas desakan dari masyarakat, para alim ulama, maupun ABRI dan pimpinan Negara sehingga beliau berkenan untuk mengemban amanah tersebut. Pada awal pelantikannya sebagai Bupati Bogor ada keinginan yang mendalam dan sangat besar untuk mengangkat derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Bogor Khususnya melalui pembangunan sumberdaya manusia dan infrastruktur/perekonomian ke seluruh daerah pelosok di Kabupaten Bogor untuk menuju masyarakat yang beriman, beramal, dan sejahtera. Pada saat usia sekolah, segala kebutuhan beliau untuk sekolah di biayai oleh eyang Hasan di Desa Pondok Kahuru-Ciomas, sedangkan untuk menopang kehidupan sehari-hari Ibu Nyai mengajar mengaji dan Ayip kecil membantu usaha ibunda tercintanya dengan berjualan kue setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah dan juga berwirausaha berjualan sayur sayuran dan ikan ke Kota Serang pada setiap hari minggu.

Sebagai modal berwirausahanya beliau meminjam sepeda kumbang milik Eyang Hasan yang menempuh jarak 10-20 Km dari Karangantu tempat pelelangan ikan ke Kota Serang, semua jerih payah beliau tabungkan di dalam tiang bambu penyangga rumah. Pengalaman H. Ayip yang paling berkesan selama aktif di kemiliteran diantaranya adalah penumpasan DI/TII di wilayah Bandung Selatan (Tahun 1952-1959). Selain itu, beliau juga mencetuskan dan membangun Proyek Transmigrasi Lokal Angkatan Darat di Teluk Lada Labuan-Banten pada Tahun 1957 – 1960. Hal ini adalah ide dan gagasan beliau yang cemerlang yang selanjutnya menjadi cikal bakal proyek transmigrasi yang dikembangkan di Indonesia. Beliau juga mencetuskan Operasi Bhakti Siliwangi di wilayah Korem 064/Maulana Yusuf (1966-1969), untuk pembuatan jaringan jalan sewilayah Banten, Bendungan Irigasi Cisata, pembangunan Pelabuhan Karangantu. Yang terakhir bersama Presiden Soeharto Mencetuskan berdirinya Yayasan Dharmais, yang saat itu bertujuan untuk mensejahterakan golongan miskin dengan mengembangkan pola transmigrasi dan membekalinya dengan pendidikan keterampilan di bidang pertanian, usaha rumah tangga, dan pertukangan.

Soedrajat Nataatmaja (1983 – 1988)

Mulai pendidikan di Sekolah Rakyat No.8 Cirebon yang saat itu lebih dikenal dengan Sekolah Rakyat – Sunda. Mengingat kedua orang tuanya selalu berpindah-pindah tempat tugas, maka Soedrajat Nataatmadja selalu dititipkan mengikuti paman, dari satu paman ke paman yang lainnya di Kota Bandung. Setelah Lulus SMA, ayah beliau menghendakinya untuk bersekolah di Fakultas Kedokteran UNPAD Bandung, namun oleh kakeknya dimasukan ke sekolah Pamong Praja di Serang Banten. Selanjutnya sekolah dilanjutkan di Akademi Militer Nasional (AMN) dan dilanjutkan ke Akademik Teknik Angkatan Darat di Bandung, penugasan pertama dalam jajaran ABRI/TNI saat itu adalah di Kodam IX/Mulawarman daerah Kalimantan Timur. Pada tahun 1983 selesai bertugas di Jajaran Kesatuan ABRI/TNI. Soedrajat Nataatmaja memimpin Kabupaten Bogor pada periode 1983-1988, selama masa jabatannya yang menjadi kebijakan pemerintahannya diantaranya adalah membuka isolasi seluruh desa-desa di Kabupaten Bogor dengan membangun jalan dan jembatan yang bisa dilalui kendaraan roda empat. Pembangunan infrastruktur selama masa jabatannya antara lain jembatan Garendong yang menuju ke ibukota Kecamatan Rumpin. Kebijakan lainnya adalah kesejahteraan dan sarana kerja yang perlu mendapat dukungan penuh, terutama bagi kantor pembantu Bupati dari Sekretaris Wilayah Kecamatan, semata-mata untuk meningkatkan moril pegawai yang bertugas didaerah. Tekadnya untuk merealisasikan kepindahan ibukota Kabupaten Bogor Ke Cibinong setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Pemindahan ibukota Kabupaten Daerah Tk II Bogor dan Wilayah Kotamadya Daerah Tk II Bogor diwujudkan melalui peletakan batu pertama dilokasi Ibu Kota Kabupaten Bogor di Desa Tengah Kecamatan Cibinong.

H. Eddie Yoso Martadipura (1988 – 1993 dan 1993 – 1998)

Masa tumbuh kembangnya berada dalam lingkungan keluarga yang sangat sederhana dansarat akan nilai-nilai religious. Pendidikan yang dilaluinya antara lain : Lulus Sekolah Rakyat Kuningan tahun 1954; Lulus SMP Kuningan tahun 1957; Lulus SMA 1 Cirebon Jurusan PASPAL tahun 1960; Akademi Pendidikan Djasmani (APD) Bandung sampai tahun 1961; Lulus AKMIL Magelang Jurusan Teknik Tahun 1964; Lulus Aplikasi AKMIL Jurtek di Bandung tahun 1965; Lulus SUSLAPAZI Bogor tahun 1975 dan Lulus SESKOAD Bandung tahun 1979.

Pada Akhir tahun 1965 mendapat tugas di Batalyon Zeni tempur 8 di KODAM XIV/ Hasanuddin Makasar. Pada tahun 1975 mendapat tugas di Batalyon Zipur 3 KODAM IV/ Siliwangi Bandung. Pada Tahun 1979 beliau menjabat sebagai DAYON di Batalyon ZIPUR 3 KODAM IV/Siliwangi Bandung. Pada tahun 1982 ditugaskan sebagai anggota MPR dari Fraksi ABRI untuk periode 1982-1987.pada tahun 1988 mendapat kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bogor untuk menjabat sebagai Bupati Bogor. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1993 beliau mendapat kepercayaan kembali memegang jabatan yang sama untuk masa bakti 1993-1998.

Hasil- hasil kerja yang telah dicapai antara lain: pembuatan beberapa jalan baru dan jembatan serta rehabilitasi beberapa jalan yang telah ada guna memperlancar lalulintas arah DKI Jakarta maupun dalam wilayah Kabupaten Bogor, pengawasan dan pengendalian pengambilan tanah dan wilayah tertentu Kabupaten Bogor untuk kepentingan penimbunan lahan-lahan di Jakarta; pengawasan,pengendalian dan penertiban lahan bangunan serta perumahan; mewaspadai dan menindaklanjuti tumbuhnya bangunan-bangunan illegal di wilayah perbukitan yang berpotensi pariwisata dan wilayah perkebunan terlantar; penertiban pembangunan diwilayah dataran rendah seputar Jakarta sebagai konsekwensi perkembangan penduduk guna mempertahankan lahan hijau dan pemeliharaan situ-situ.

H. Agus Utara Effendi (1998 dan 2003-2008)

Lahir di Bogor tahun 1943, putra dari H. Yuusuf Effendy dan Hj. Djuhriah ini selepas mengenyam pendidikan di SD Negeri Polisi, SMP dan SMU di Ciamis, H. Agus Utara Effendy melanjutkan pendidikan di Akademi Militer Magelang. Bahkan seusai menyelesaikan pendidikan militernya, ia banyak dipercaya memegang jabatan kemiliteran seperti Dan Kodan A/Yoa 133/Dam II(1971), Kasie I/Yon 133/Dam III (1972), Kasi I/DIM 0305 DAM III (1973), Kasie I/DIM 0315 DAM III (1975) dan lainnya. Terakhir ia menjabat sebagai Kabag Pampres Ropam Dephankam dengan pangkat colonel TNI AD. Setelah menghabiskan lebih dari separuh masa hidupnya, kemudian ia kembali ke Dayeuh Pakuan Padjajaran untuk menjadi Bupati. Bahkan ketika, menjabat sebagai Bupati pada masa Bhakti 1998-2003, ia kembali dipercaya pada tahun 2003-2008 untuk periode yang kedua.

H. Rachmat Yasin (2008-20013)

Drs. H. Rachmat Yasin, MM adalah Bupati Bogor pertama periode 2008-2013 pilihan rakyat secara langsun. Berpasangan dengan H. Karyawan Fathurachman sebagai wakilnya, pria yang akrab di sapa RY memenangi Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Bogor tahun 2008 dengan suara mutlak.

Sebelum terpilih sebagai Bupati Bogor RY adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor Periode 2004-2009. Selain menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Bogor, beliau adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor periode 2006-2011 untuk masa bakti yang kedua. Diluar aktifitas politiknya, beliau dipercaya masyarakat sepak bola Kabupaten Bogor sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia Kabupaten Bogor (Persikabo) untuk periode kedua. RY lahir di Bogor Jawa Barat pada tanggal 4 Nopember 1963. Seorang politikus dengan bekal akademis karena beliau adalah Sarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Nasional Jakarta tahun 1983. Lanjutanstudinya berlangsung di Universitas Satyagama Jakarta dan berhasil meraih gelar Magister Management tahun 2001. RY adalah putra kedua dari Sembilan bersaudara pasangan (alm) ,HM. Yasin – HJ. Nuryati. Bakat politik RY menurun dari ayahandanya (alm), HM Yasin seorang perintis. Pendiri dan tokoh Kharismatis PPP di Bogor dan pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor dan anggota DPRD Kota Bogor. RY tumbuh dan hidup dalam tradisi Nahdlatul Ulama (NU). Tak heran jika Beliau banyak berkecimpung di organisasi di bawah naungan NU. Kiprahnya di Kabupaten Bogor dimulai ketika beliau diberi amanat sebagai Ketua Gerakan Pemuda (GP) Anshor Kabupaten Bogor tahun 1984-1991. Jalannya di dunia organisasi kepemudaan makin terangsang saat beliau di percaya sebagai pengurus DPD Komiite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bogor tahun 1982-1991. Terakhir di KNPI beliau menjabat sebagai anggota Majelis Pertimbangan Pemuda (MPP) DPD KNPI Kabupaten Bogor.

Diluar organisasi kepemudaan, RY dikenal sebagai Aktifis di kampus di masa orde baru. Pergaulannya yang luas membuat beliau benyak berhubungan dengan para aktifis-aktifis yang bersebrangan dengan pemerintah yang berkuasa waktu itu. Tahun 1997, akhirnya RY berhasil duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bogor. Kali pertama menjadi anggota DPRD Kabupaten Bogor, RY dipercaya sebagai Ketua komisi C DPRD Kabupaten Bogor yang membidangi keuangan daerah. Kecerdasannya terasah dan teruji oleh berbagai kalangan sebagai :Pakar Keugangan Daerah”.

Pada pemilu pertama di era reformasi, beliau kembali terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor untuk periode 1999-2004. Di PPP, untuk kali kedua di Musyawarah Cabang (Muscab) ke V di Cipayung, beliau kembali terpilih secara aklamasi sebagai ketua DPC PPP Kabupaten Bogor periode 2006-2011. Dalam muscab tersebut, lahirlah salah satu rekomendasi Muscab agar DPC PPP Kabupaten Bogor mencalonkan beliau sebagai calon Bupati Bogor periode 2008-2013.

Read More

Pasar Cariu Dipastikan Direlokasi 2011

BOGOR-KITA.com - Direktur Utama PD Pasar Tohaga Cahya Vidiadi menjanjikan akan merelokasi Pasar Cariu. "Tahun depan, pokoknya Pasar Cariu harus di relokasi," kata Cahya saat berdiaolog dengan warga di Desa Sukajadi, Kecamatan Cariu, Senin (29/11/2010).

Pernyataan Cahya tersebut sekaligus memupus keraguan warga dan pedagang lainya.

Tidak kurang Kepala Desa Cariu Achmad Suryadi menyatakan lega dengan pernyataan kepastian relokasi Pasar Cariu. Warga setempat juga menurutnya, menyambut positif langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor yang memprioritaskan pembangunan Pasar Cariu. Betapa tidak, setelah beberapa lama menanti-nanti, relokasi itu bakal terlaksana dalam waktu dekat.

Bakri Hasan, Kepala Seksi Pembangunan Kantor Kecamatan Cariu menyatakan, dengan relokasi, maka permasalahan yang selama ini membelit Pasar Cariu akan segera teratasi. Pasar Cariu dinilai sudah tidak memadai lagi karena lahannya yang terbatas dan sering menimbulkan kesemrawutan lalu lintas.

"Karena kondisi pasar yang sudah tidak memadai itulah sebenarnya semua pihak menilai Pasar Cariu perlu direlokasi," imbuhnya.

Bakri Hasan tidak menampik pelaksanaan relokasi terkesan lama dan sebelumnya tidak memiliki kepastian. Kini, seiring dengan kepastian pelaksanaan relokasi, Bakri meminta semua pihak memberikan dukungan yang penuh. Bagaimanapun, relokasi adalah jalan terbaik untuk tersedianya pasar yang nyaman bagi pedagang dan penjual. Lebih dari itu, relokasi sangat penting bagi percepatan pembangunan wilayah.

Sumber : Bogorkita

Read More

Lokasi Rawan Pencurian Motor di Bogor

BOGOR, KOMPAS.com - Hampir setiap hari terjadi percurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Bogor. Namun, kejahatan itu paling sering terjadi di Cibinong, Gunung Putri, dan Cileungsi. Dari rata-rata 80 kasus pencurian motor, dua pertiganya banyak terjadi di tiga wilayah kecamatan itu.

"Daerah rawan pencurian motor, yang paling rawan Cileungsi. Kayaknya hampir setiap hari di situ selalu ada laporan orang kehilangan motor. Lainnya, Cibinong dan Gunung Putri. Kalau rawan balapan motor liar, di Jalan Raya Pemda dan Kandang Roda," kata Kepala SPK Polres Bogor Ipda Edwin, di Cibinong, Rabu (12/1/2011).

Hal yang sama dinyatakan Kepala Bina Mitra Polres Bogor Ajun Komisaris Muhtarom. Padahal para babinsa sudah berulang kali melakukan sosialisasi para pengelola usaha atau tempat ibadah, untuk waspada kejahatan ini.

"Spanduk untuk mengingatkan pemilik motor agar menggunakan kunci ganda, juga kami pasang di mana-mana," kata Muhtarom.

Secara berkala, anggotanya pun mengirim pesan singkat melalu telepon seluler ke semua pengurus masjid atau rumah ibadah lainnya, untuk tidak lupa saat mengumumkan hasil dan penggunaan dana mesjid/rumah ibadah, juga mengumumkan agar motor hati-hati saat memarkir motornya.

Muhtarom memperlihatkan berisi pesan baku kewaspadaan itu, yakni memohon para pengurus untuk mengumumkan pemilik motor mengunakan kunci ganda, menaruh motor di halaman parkir, tempat terang, dan terbuka, tetap mengunci ganda motor walau di parkir di garasi atau teras rumah, serta meminta tamu yang berkunjung juga mengunakan kunci ganda pada motornya.

Motor yang dilaporkan hilang, rata-rata tidak menggunakan kunci ganda pengaman dan terjadi di permukiman. "Maling motor itu hanya perlu beberapa detik saja untuk menghidupkan mesin motor dengan kunci palsu letter T," kata Muhtarom.

Dari data yang diberikan Subbagian Humas Polres Bogor, terungkap dari rata-rata 100 kasus kejahatan yang dicatat Bagian Operasi Polres Bogor, 75 persen adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Terbanyak terjadi di wilayah Cibinong, Gunung Putri, dan Cileungsi. Kasus pencurian motor yang terjadi di tiga wilayah itu per bulannya masing-masing antara 20 dan 35 kasus.

"Pencuriannya banyak terjadi saat motor diparkir di halaman rumah, pingir jalan, dan tempat parkir swalayan atau minimarket," kata Kepala Subbagian Humas Polres Bogor Ajun Komisaris Pispita Lena.

Dari data tersebut, juga terlihat waktu pencurian terjadi paling banyak pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jam terjadi kejahatan itu paling sering terjadi antara pukul 11.00 - 12.00 dan antara pukul 18.00 - 21.00 WIB.

Sumber : Kompas

Read More

Situsari Rawan Balapan Liar

Cileungsi - Warga Situsari Kecamatan Cileungsi mengeluhkan semakin maraknya balap motor liar di kawasan tersebut. Setiap malam Minggu, pemuda dari berbagai daerah secara rutin berkumpul di depan Perumahan Mutiara sebagai tempat memulai dan berakhir di Perumahan Citra Indah.
“Sebelumnya Jalan Raya Cileungsi-Jonggol tepatnya di Perumahan Citra Indah menjadi lokasi balap motor liar. Sudah hampir sebulan ini lokasinya pindah di depan Perumahanan Mutiara, karena kondisi jalannya lurus dan jarang ada lobang,” ungkap Maryani, warga Desa Situsari kepada Jurnal Bogor, Kamis (27/1).
Menurut Maryani, aksi kebut-kebutan antar pemuda itu sangat meresahkan warga sekitar. Selain, suara motor yang mengganggu, seringkali aksi balapan liar tersebut menimbulkan korban tabrakan. “Sudah banyak juga yang menjadi korban karena motornya tabrakan saat balapan. Warga juga sangat terganggu karena suara knalpot yang bising,” ujarnya.
Maryani mengatakan, minimnya petugas polisi yang berpatroli di daerah yang berbatasan dengan Kecamatan Jonggol, itu membuat Situsari menjadi daerah pilihan pemuda untuk melakukan balapan liar.
“Kalau ada petugas patroli biasanya bubar, tapi besoknya ada lagi. Sayangnya polisi jarang berpatroli di sini,” ungkapnya.
Ia berharap, aksi balapan liar tersebut dapat segera diberantas oleh pihak yang berwajib. Selain mengganggu warga, aksi tersebut juga dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. “Kami berharap polisi dapat menindak tegas para pelaku balap liar itu. Pokoknya biar nggak ada lagi balapan liar di sini,” tandasnya.
Salahsatu caranya, kata Maryani adalah dengan membuat pos polisi yang lokasinya berada di antara Desa Situsari dan Desa Cipeucang. Menurut dia, warga sudah setuju dan memberikan pernyataan tertulis agar pihak kepolisian mendirikan pos polisi di antara dua desa tersebut.
“Warga sudah setuju dibangun pos polisi. Dengan adanya pos polisi paling tidak pemuda yang melakukan balapan liar tersebut akan takut dan menghentikan balapan setiap malam Minggu itu,” tandasnya.

Sumber: Jurnal Bogor

Read More